Diplomasi Timor Leste Taklukkan Pemimpin ASEAN
Negara yang seperti apa itu Timor Leste
Timor Leste merupakan sebuah negara berdaulat dengan sistem pemerintahan Republik Demokrasi. Berdasarkan sejarahnya, Timor Leste pernah menjadi wilayah bekas jajahan bangsa Portugis dan Provinsi ke-27 Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu, Timor Leste menjadi negara independen dengan nama resmi Negara Republik Demokrasi Timor Leste atau República Democrática de Timor Leste (dalam bahasa Portugis) dan menganut sistem kepemimpinan semi-presidensial dengan tugas utama dijalankan oleh seorang Perdana Menteri.
Lepasnya Timor Leste dari Indonesia
Terhitung sejak tahun 1945, sejarah mencatat bahwa perang sipil
masih berada dalam tatanan teratas konflik yang sedang dialami oleh
berbagai negara. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara baru di berbagai
belahan dunia. Secara umum penyebab konflik dapat dibedakan menurut
faktor-faktor penyebabnya, seperti konflik yang dialami oleh Timor Leste pasca memperkenalkan diri sebagai negara baru di kawasan Asia Tenggara.
Beberapa waktu sebelum memperoleh kedaulatan negaranya, Timor Leste berkonflik dengan Indonesia. Konflik ini menjadi ‘sedikit’ agak rumit dengan hadirnya Australia sebagai pihak mediator. Hal tersebut diakibatkan campur tangan Australia justru membuat pihaknya secara tidak langsung terlibat dalam konflik dan cenderung ‘mempermudah’ Timor Leste untuk memperoleh kemerdekaannya.
Salah satu faktor pendukung Timor Leste yang membuat pihaknya mengajukan diri untuk lepas dari bagian Indonesia adalah tidak adanya kedekatan yang berarti antara dirinya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia setelah kehadiran pasukan militer Indonesia pada tahun 1975. Kehadiran Australia secara tidak langsung membuat pihaknya menjadi aktor sekunder setelah melibatkan diri dalam proses referendum tahun 1999. Campur tangan Australia nampak melalui dukungan politiknya untuk Timor Leste di PBB, serta hadirnya tentara Australia sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB melalui UNMIT dan UNAMET.
Hubungan Bilateral Timor Leste dengan negara-negara ASEAN
“..The Democratic Republic of East Timor shall maintain special ties of friendship and co-operation with its neighbouring countries and the countries of the region..”
Kutipan tersebut merupakan ayat ke 4 pasal 8 diatas. Melalui pedoman tersebut, Timor Leste mempunyai tekad yang kuat untuk merealisasikan wacana bersatu dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. Kehadiran ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara rupanya mampu menarik Timor Leste untuk semakin serius menyiapkan diri menjadi salah satu anggota tetapnya.
Agenda politik luar negeri Timor Leste banyak difokuskan pada keikutsertaan negaranya dalam skema kerja sama maupun agenda-agenda kegiatan ASEAN. ASEAN menjadi organisasi kawasan yang digadang gadang oleh Timor Leste mampu memenuhi kepentingan nasional dan pembangunan di berbagai aspek kehidupan negaranya.
Salah satu negara anggota ASEAN yang hingga pada saat ini sangat
intens terlibat dalam skema kerja sama dengan Timor Leste adalah Indonesia. Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia berusaha untuk tidak melihat bayang-bayang “luka masa lalu” guna mendapatkan dukungan status keanggotaan penuhnya di ASEAN melalui Indonesia.
Pada tahun 2013 Presiden Timor Leste, Mr. Taur Matan Ruak mengunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka. Timor Leste dan Indonesia membahas relasi dagang dan dukungan berkelanjutan kehadiran Timor Leste dalam ASEAN. Melalui pertemuan tersebut Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika di pada tahun tahun mendatang memberikan informasi yang mampu mendorong pembangunan ekonomi Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
Negara anggota kedua ASEAN yang mempunyai hubungan baik dengan Timor Leste adalah Thailand. Dalam membina hubungan persahabatannya baik Timor Leste maupun Thailand selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang diadopsi dari ASEAN. Keduanya menanamkan sikap saling percaya, kekerabatan, saling memahami dan melanjutkan hubungan tersebut kedalam sebuah kerangka kerjasama bilateral.
Pada tahun 2009 Mr. Abhisit Vejjajiva selaku Perdana Menteri Thailand menjamu Presiden Timor Leste Dr. Jose Ramos-Horta di Kementerian Luar Negeri Thailand lengkap dengan konferensi pers resmi. Keduanya saling memuji keberhasilan hubungan bilateral yang sudah dibina selama 7 tahun lamanya didepan awak media Thailand dan internasional. Kebahagiaan tersebut merupakan bentuk sukacita Timor Leste karena pada saat yang bersamaan kantor perwakilan negara tersebut resmi dibuka. Kantor Kedutaan Besar Timor Leste berlokasi di Ibukota Thailand, yakni Bangkok.
Dukungan Thailand untuk Timor Leste diperlihatkan ketika Thailand berkesempatan menjadi ketua ASEAN di tahun 2012. Thailand secara khusus mengundang Timor Leste hadir dalam 2nd Asia-Pacifis Water Summit, 16th ASEAN Regional Forum dan 42nd ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Melalui berbagai dukungan yang diwujudkan melalui berbagai pertemuan tersebut, pihak Thailand melalui Perdana Menteri nya terbukti secara penuh mendukung Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN.
Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menduduki peringkat ketiga untuk kedekatan hubungan bilateral negaranya dengan Timor Leste. Hubungan hangat keduanya bermula ketika Timor Leste mulai mencari pengakuan internasional bahwa negaranya sudah berdiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Pada tahun 2008 terbentuk perjanjian bilateral yang mencakup foreign service training, pendidikan serta kelautan dan perikanan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Timor Leste Dr. Jose Ramos-Horta dan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo. Hubungan bilateral dengan Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Beniqno Aquino terus diupayakan oleh Timor Leste. Pada masa kepemimpinannya Timor Leste berupaya untuk melanjutkan dan memperkuat perjanjian yang telah dibentuk sebelumnya.
Negara selanjutnya yang menjalin kedekatan dengan Timor Leste ialah Vietnam. Berbicara mengenai hubungan bilateral Timor Leste dengan Vietnam, negara ini memang menjadi target kegiatan diplomasi Timor Leste. Hubungan diplomatik kedua negara ini dimulai ketika Timor Leste merdeka di tahun 2002. Dalam membina hubungan diplomatiknya baik Timor Leste maupun Vietnam sama-sama mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan melalui cara damai.
Salah satu kerjasama yang berhasil disepakati kedua negara ini adalah “Framework Agreement on Technological and Economic Cooperation” dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari potensi masing masing negara. Kerangka kerja sama tersebut ditandatangani oleh Presiden Dr. Jose Ramos-Horta dan Presiden Nguyen Minh Triet pada tahun 2010.
Melalui kesempatan tersebut Vietnam dan Timor Leste sepakat untuk saling memberi dukungan dalam kegiatan diplomasi masing-masing negara. Baik upaya diplomasi yang dibina dengan organisasi kawasan maupun organisasi internasional. Pada tahun 2010 yang bertepatan dengan momentum berdirinya Vietnam sebagai ketua ASEAN Chairmanship pihaknya menyatakan dukungan kepada Timor Leste untuk mendapatkan status keanggotaan penuhnya di ASEAN.
Kamboja menjadi negara anggota ASEAN yang mendapatkan kunjungan Timor Leste satu tahun setelah PBB mengakui eksistensi Timor Leste di tahun 2002. Saat itu Presiden Dr. Jose Ramos-Horta dan beberapa orang perwakilan dari Timor Leste mengunjungi Istana Kerajaan Kamboja pada tahun 2003. Dalam kunjungan tersebut Timor Leste disambut hangat oleh Raja Kamboja Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk, Perdana Menteri Kamboja Samdech Hun Sen dan Menteri Luar Negeri H.E. Mr. Hor Namhong.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Timor Leste dan Menteri Luar Negeri Kamboja menyampaikan ide-ide mengenai pemberantasan kemiskinan dan saran untuk pemerintahan Timor Leste yang saat itu baru saja merdeka. Disinggung mengenai permohonan keikutsertaan Timor Leste dalam ASEAN Regional Forum, Menteri Luar Negeri Kamboja menyatakan ketidakberatannya atas permohonan tersebut.
Pada tahun 2010 Pemerintah Timor Leste kembali mengunjungi Phnom Penh untuk membicarakan tentang aksesi tepat Timor Leste untuk semakin “dekat” dengan ASEAN. Pembicaraan tersebut mendapatkan tanggapan yang baik dari Perdana Menteri Kamboja, pihaknya tetap mendukung Timor Leste untuk semakin “dekat” dengan ASEAN. Kunjungan ini merupakan upaya preventive diplomacy, mengingat pada tahun 2012 Kamboja akan mendapatkan giliran untuk menduduki ASEAN Chairmanship. Melalui momentum tersebut dukungan Kamboja dinilai sangat penting untuk meloloskan permohonan keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN.
Awal permohonan tersebut disampaikan pihak Kamboja melalui Juru Bicara pemerintah Khieu Kanharith menanggapinya secara diplomatis. Pihaknya tidak akan memberi dukungan apapun sebelum mengetahui pasti apakah Indonesia turut mendukung Timor Leste. Namun setelah mengetahui bahwa Indonesia turut mendukung permohonan tersebut akhirnya Kamboja menyatakan kesediaannya untuk mendukung Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN.
Negara selanjutnya yang menjalin hubungan baik dengan Timor Leste ialah Malaysia. Timor Leste di mata Malaysia merupakan suatu negara yang patut diapresisasi karena kemajuan negaranya di kawasan Asia Tenggara. Kemajuan yang paling nampak adalah pada penerapan good governance negara tersebut. Timor Leste dianggap berhasil dalam hal pemeliharaan stabilitas nasional dan perdamaian, pihaknya juga berhasil memanfaatkan bantuan dari PBB dengan baik.
Melalui encapaian tersebut Malaysia menyatakan bahwa pihaknya mendukung Timor Leste dalam mengupayakan pembangunan, stabilitas keamaan dan penegakan hukum. Sebagai wujud apresiasi bantuan yang diberikan Malaysia, Timor Leste menjadikan Malaysia sebagai role model dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan negaranya.
Selanjutnya ialah terhadap Laos. Timor Leste mulai benar-benar membina hubungan bilateralnya dengan Laos pada tahun 2013. Meskipun sebenarnya kedua negara ini sudah membina hubungan baik sejak Timor Leste merdeka di tahun 2002. Kunjungan kenegaraan yang baru dilakukan oleh Timor Leste setelah mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota ASEAN ke-11 di tahun 2011. Bersama dengan perwakilan pemerintah lainnya Perdana Menteri Xanana Gusmao berkunjung ke Laos pada bulan September 2013.
Perdana Menteri Gusmao dan delegasi lainnya disambut baik oleh Perdana Menteri Laos Thingsing Thammavong. Dalam pertemuan tersebut baik pihak Timor Leste maupun Laos sepakat untuk membina hubungan bilateral dan nantinya juga terbuka untuk membina hubungan multilateral. Di akhir pertemuan tersebut Perdana Menteri Thammavong menyatakan dukungan Laos terhadap permohonan masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN sebagai wujud penghargaan atas sikap solidaritas dan kerangka kerjasama regional yang telah terbentuk.
Negara selanjutnya yang membina hubungan dengan Timor Leste ialah Myanmar. Hubungan bilateral Myanmar dan Timor Leste pertama kali diprakarsai oleh Myanmar sejak tahun 2006 silam sebagai bagian dari upaya-upaya peningkatan hubungan luar negerinya. Rupanya upaya tersebut dimanfatkan dengan baik oleh Timor Leste untuk membina hubungan diplomatik bersamaan dengan ditandatanganinya Agreement on the Establishment of Diplomatic Ties oleh Menteri Luar Negeri Myanmar dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres pada tahun 2006.
Meskipun hubungan diplomatik Timor Leste dan Myanmar sempat memanas, Myanmar menyatakan dukungannya terhadap permohonan keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN. Dukungan tersebut diamini perwakilan kedua negara saat berlangsungnya 43rd ASEAN Foreign Ministers Meeting pada tahun 2010 di Hanoi, Vietnam.
Timor Leste juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Brunei Darussalam. Hubungan diplomatik Timor Leste dengan Brunei Darussalam sebenarnya sudah berlangsung lama, akan tetapi keseriusan hubungan tersebut baru benar-benar diwujudkan pada tahun 2012. Bidang kerja sama yang menjadi prioritas Timor Leste adalah minyak dan gas (migas). Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kerja sama tersebut bertambah pada bidang olahraga, pendidikan, dan sosial budaya.
Satu tahun kemudian delegasi Timor Leste melalui Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres menemui Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Yang Mulia Pangeran Mohamed Bolkiah. Dalam kunjungannya tersebut selain membicarakan mengenai kerangka kerja sama, kedua Menteri juga membicarakan permohonan masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN. Upaya preventif ini lagi-lagi dilakukan oleh Timor Leste karena di tahun itu pula (2013) Brunei Darusalam menjabat sebagai ASEAN Chairmanship. Sampai dengan saat ini Timor Leste tetap mendapatkan dukungan Brunei Darussalam untuk permohonnya tersebut.
Terakhir ialah hubungan Timor Leste dengan Singapura. Singapura dan Timor Leste sudah menjalin kerja sama bilateral sejak Timor Leste merdeka di tahun 2002. Pada tahun 2010 akhirnya Timor Leste secara resmi membuka kantor perwakilannya di Singapura. Melalui Duta Besar Timor Leste untuk Singapura Mr. Roberto Soares, pihaknya berharap dapat membangun kerjasama ekonomi yang serius dengan Singapura.
Pada tahun 2013 Singapura menerima kunjungan dari Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Hasil yang didapatkan melalui kunjungan tersebut adalah ditandatanganinya perjanjian Air Services Agreement sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan udara untuk mendukung aktifitas kerja sama yang telah dibina.
Terkait dukungan Timor Leste untuk permohonan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN agaknya hal ini masih belum dapat diloloskan oleh Singapura. Singapura mempunyai pandangan pribadi yang berbeda dari negara-negara ASEAN lainnya. Jika dilihat melalui kacamata Singapura, kapasitas Timor Leste dinilai belum cukup untuk bergabung dalam ASEAN. Argumen tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam keadaan domestik Timor Leste. Singapura mengungkapkan pendapatnya bahwa Timor Leste “belum siap” untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam tantangan dengan kompleksitas keanggotaan yang ada di ASEAN.
Ditolaknya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN
Sebagai sebuah organisasi regional, ASEAN seharusnya disusun atas negara-negara yang berasal dari rumpun dan wilayah yang saling berdekatan. Sebagai salah satu negara yang berlokasi di kawasan Asia tenggara, maka sudah seharusnya Timor Leste bergabung dalam keanggotaan ASEAN. Hal lain yang mendukung ide dan gagasan tersebut ialah kesamaan latar belakang sejarah dan sosial yang dimiliki oleh Indonesia dan Timor Leste sebagai bagian dari sejarah serta Filipina dan Timor Leste atas pendudukan bangsa yang sama.
Jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor (UNAMET) telah menghantarkan wilayah Timor Leste memasuki babakan sejarah baru. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh UNTAET (United Nation Transition in East Timor) kepada pemerintah baru Timor Leste pada 20 Mei 2002, rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai negara yang merdeka. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi Republica Democratica de Timor Leste (RDTL).
Sebagai sebuah negara yang baru, tentunya Timor Leste membutuhkan kerjasama dengan negara lain khususnya dengan negara-negara tetangganya untuk memajukan pembangunan dalam negeri dan memenuhi kepentingan nasional Timor Leste. Dalam sejarah negara bangsa, tidak dipungkiri bahwa RDTL sebagai sebuah negara baru menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan dalam masa transisinya. Menyadari keterbatasan yang dihadapi dengan berbagai permasalahan internal yang menimpa Timor Leste dan ada ketakutan dari pihak Timor Leste terhadap intervensi asing yang mengancam mereka sebagai negara yang berdaulat, Timor Leste berupaya untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar di sekelilingnya, termasuk Australia.
Timor leste menyadari akan kemampuan dan kualitas bangsanya yang masih sangat terbatas, tentunya Timor Leste menyadari pentingnya mengambil bagian dalam organisasi regional bersama ASEAN. Terkait keinginan Timor Leste bergabung dengan ASEAN, Sekretariat Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan tidak ada penolakan dari negara negara anggota ASEAN. Hanya saja, belum ada kecocokan waktu dan kesiapan dari kedua belah pihak.
Namun, di sela- sela Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa, mayoritas negara anggota ASEAN sudah menyetujui bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ke-11 Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia tersebut. Walaupun demikian, nyatanya masih ada satu negara anggota ASEAN yang keberatan, tanpa bersedia menyebutkan nama negara tersebut. Berdasarkan pemaparan singkat diatas dan upaya diplomasi pemerintah Timor Leste untuk bergabung dalam keanggotaan ASEAN, tentu saja bukanlah hal mudah. Sementara itu, berdasarkan Piagam ASEAN pasal 6, ayat 3, menyatakan Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus diantara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.
Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Timor Leste, terkait keinginannya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN. Meskipun Timor Leste telah menunjukkan usahanya melalui beberapa proses agar dapat tercatat sebagai negara anggota ASEAN, tidak berarti bahwa pengakuannya secara instan dapat disetujui oleh ASEAN.
Hal ini berkaitan dengan masalah politik dan keamanan serta persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste yang menjadi pertanyaan bagi negara anggota ASEAN terhadap kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas di saat bergabung dengan ASEAN. Mencermati dinamika politik keamanan di Timor leste saat ini yang dikategorikan masih muda dan rapuh dalam lembaga-lembaga pemerintahan serta sangat rentan terhadap konflik, dikhawatirkan akan berpotensi menghambat upaya dan target perwujudan Komunitas ASEAN 2015, khususnya pada pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian negara-negara di kawasan dan perdamaian di dunia secara luas dalam lingkungan yang demokratis, adil dan harmonis, tentunya menjadi pertimbangan serius bagi negara anggota ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste saat ini.
Salah satu persoalan yang menghambat konsensus ASEAN untuk keanggotaan penuh Timor Leste adalah permasalahan ekonomi atau keterbatasan finansial dan sumber daya manusianya. Ketika disetujui sebagai anggota baru ASEAN, Timor Leste tidak hanya mengadopsi norma dasar, tujuan dan kebijakan ASEAN, melainkan Timor Leste memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan-aturannya. Negara anggota ASEAN (Singapura), dalam beberapa kesempatan menyatakan keberatan tentang kesiapan Timor Leste dalam mengimplementasikan tanggung jawab, khususnya terkait pada sumber daya finansial dan sumber daya manusia.
Berdasarkan pertimbangan bahwa setiap tahunnya organisasi ASEAN melakukan pertemuan tidak kurang dari 620 pertemuan tingkat hubungan luar negeri, agrikultur, dan pertukaran budaya. Menghadiri 620 pertemuan ASEAN per tahun, tentunya akan membutuhkan pengeluaran keuangan yang besar bagi negara yang masih berjuang membenahi kerusakan dan menetapkan infrastruktur dasar. Sebagai anggota ASEAN, Timor Leste juga akan diharapkan untuk menjadi tuan rumah beberapa pertemuan yang bergantung pada kepentingan mereka, yang mana memerlukan biaya jutaan dollar untuk membenahi fasilitas konfrensi. Selain itu, kondisi ini tidak hanya sebatas pemenuhan keuangan semata, namun juga menekankan pada sumber daya manusia yang sangat terbatas.
Setidaknya, Kementerian Luar Negeri saat ini mempekerjakan setidaknya 85 orang, baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan jumlah ini hanya 55 orang diplomat. Nampaknya terdapat kewajiban moral bagi Indonesia untuk mendukung Timor Leste yang merupakan bekas negara kolonialnya sebagai kompensasi untuk perlakuan tragis yang dituding sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang terjadi sebelum dan selama masa krisis di tahun 1999. Selain itu, Timor Leste juga mendapatkan dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Kamboja.
Akan tetapi, pandangan bertolak belakang diperlihatkan negara anggota ASEAN, khususnya Singapura. Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap menyerap tantangan dan kompleksitas di lingkungan ASEAN, terlebih upaya ASEAN mencanangkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Singapura berpandangan bahwa masuknya Timor Leste di ASEAN saat ini dapat menggagalkan implementasi Komunitas ASEAN, khususnya ASEAN Economic Community (AEC). Melihat keterbatasan ekonomi dan financial serta sumber daya manusia diatas, tantangan yang dihadapi Timor Leste apabila menjadi anggota penuh di ASEAN, tidak saja mematuhi financial hukum dan implementasi prinsip dasar dan tujuan ASEAN.
Upaya Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN
Sejak Timor Leste mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap kemerdekaannya, secara langsung menempatkan posisinya untuk terlibat dan mengambil bagian dalam komunitas ASEAN. Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan berpartisipasi dalam rapat dengan negara-negara yang bernaung dalam wadah ASEAN sebagai pengamat.
Setelah mendapatkan status pengamat dalam ASEAN pada tahun 2002, Timor Leste telah mempercepat usahanya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mapan untuk mengisi pada pos-pos yang di perlukan untuk berpartisipasi dalam organisasi ASEAN. Tahun 2005 Timor Leste telah bergabung dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pada tahun 2007 menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Langkah ini menunjukkan makna bagi kepentingan Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Timor Leste memiliki hubungan diplomasi dengan 10 negara ASEAN. Kini Timor Leste telah membuka kantor perwakilan di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok. Kedutaan besar Timor Leste di Bangkok juga menangani hubungan dengan Kamboja dan Laos sedangkan di Kuala Lumpur juga menangani hubungan dengan Myanmar dan Vietnam.
Selanjutnya, dengan membentuk hubungan diplomatis di 10 negara-negara anggota ASEAN dan membuka Sekretaris ASEAN nasional di ibu kota negara, Dili di tahun 2009. Timor Leste juga menghadiri sejumlah pertemuan ASEAN untuk melengkapi kesiapan dan membangun kapasitasnya. Usaha seriusnya dalam memasukikancah keanggotaan ASEAN ditandai saat Timor Leste akhirnya mengajukan permohonannya secara formal pada 04 Maret 2011. Hal ini kemudian dapat mengindikasikan adanya pengakuan kedaulatan dan komitmen akan keinginan Timor Leste untuk bekerjasama dengan ASEAN.